Mengenai Pajak Ekspatriat, Apa Perbedaan PPh 26 dan PPh 21?

by Mujahid Sahroni
Pajak Ekspatriat

Ekspatriat atau expatriate berarti seseorang yang tinggal sementara atau menetap di luar negara tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Dalam konteks ini, ekspatriat berarti orang berkewarganegaraan asing yang tinggal di Indonesia untuk keperluan tugas negara atau profesional. Jika Anda adalah pegawai ekspatriat atau memiliki pekerja ekspatriat, wajib adanya untuk membayar pajak ekspatriat.

 

Jenis Status Ekspatriat

Subjek pajak merupakan orang yang wajib membayar pajak. Subjek pajak di Indonesia dibedakan menjadi dua, SPLN atau Subjek Pajak Luar Negeri dan SPDN atau Subjek Pajak Dalam Negeri. Apa perbedaan diantara kedua jenis status ekspatriat tersebut?

Pihak yang tergolong dalam kategori SPLN adalah:

  • Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, dalam jangka waktu dua belas bulan atau satu tahun.
  • Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.
  • Suatu badan yang tidak bertempat dan tidak didirikan di Indonesia, dan memperoleh atau menerima penghasilan bukan dari melakukan kegiatan atau menjalankan usaha berbentuk tetap di Indonesia.

Pihak yang tergolong dalam kategori SPDN adalah:

  • Suatu badan yang bertempat atau didirikan di Indonesia.
  • Orang pribadi yang tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari, dalam jangka waktu dua belas bulan atau satu tahun. Memiliki niat untuk tinggal di Indonesia atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia.
  • Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dan menggantikan yang berhak.

 

PPh 26

PPh 26 merupakan pajak ekspatriat yang berstatus SPLN. Sehingga warga negara asing yang belum memiliki KITAS/NPWP dan bekerja, menerima penghasilan, serta tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari akan dikenakan PPh pasal 26. Ekspatriat berstatus SPLN juga tak wajib memiliki NPWP ataupun melaporkan SPT.

Penghasilan apa saja yang menjadi objek pemotongan PPh 26?

  • Hadiah dan penghargaan
  • Dividen
  • Bunga termasuk diskonto, premium, dan imbalan
  • Imbalan berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan
  • Royalti, sewa maupun penghasilan lain berkaitan dengan penggunaan harta
  • Premi swap serta transaksi lindung nilai yang lain
  • Pensiun serta pembayaran berkala yang lain
  • Keuntungan karena pembebasan utang

 

PPh 21

PPh 21 merupakan pajak ekspatriat yang berstatus SPDN. Warga negara asing yang belum memiliki KITAS/NPWP, bekerja dan menerima penghasilan lebih dari 183 hari akan dikenakan PPh pasal 21. Selain itu, WNA yang telah memiliki KITAS/NPWP, bekerja dan menerima penghasilan maka dirinya dianggap subjek pajak dalam negeri dan dikenakan PPh pasal 21.

Penghasilan apa saja yang menjadi objek pemotongan PPh 21?

  • Penghasilan dari pekerjaan bebas, contohnya penghasilan dari notaris, praktik dokter, pengacara, dan lain-lain
  • Penghasilan dari pekerjaan terkait dengan hubungan kerja, contohnya honorium atau tunjangan
  • Penghasilan dari modal berupa harta gerak maupun tak gerak
  • Penghasilan dari usaha dan kegiatan yang terdiri dari usaha dagangan industri, jasa, pertanian, dan lain-lain
  • Penghasilan lain-lain, contohnya hadiah, pembebasan utang, dan lain-lain

 

Apakah Perhitungan PPh 21 untuk Ekspatriat Sama Dengan PPh 21 untuk WNI?

Jika karyawan WNA dikenakan PPh 21, maka perhitungan pajak penghasilannya akan disetahunkan. Sehingga nantinya penghasilannya akan dikalikan satu tahun atau dua belas bulan, dan tetap akan dianggap sebagai penghasilan setahun meskipun WNA tersebut hanya bekerja selama beberapa bulan saja.

Hal ini tentu berbeda dengan PPh 21 bagi WNI yang pajak penghasilannya dihitung berdasarkan bulan dimana WNI tersebut mulai bekerja dalam satu tahun.

Demikianlah penjelasan mengenai perbedaan pajak ekspatriat PPh 26 dan PPh 21. Semoga bermanfaat.

https://www.permitindo.com

 

You may also like